Muhammadiyah Kritik Kepala Daerah Deklarasi Dukung Capres

Kudus - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengkritisi sikap kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Para pemimpin seharusnya adil dan tak partisan.

"Kepala daerah memang ada yang dari partai atau diberi beban masing-masing partai. Tapi, tentu tetap harus mengutamakan sebagai pemimpin di daerah masing-masing yang adil, proporsional, dan tidak partisan," ujarnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (10/2).

Baca juga:
Tim Prabowo Persoalkan Dukungan Kepala Daerah kepada Jokowi
Ganjar: Deklarasi Kepala Daerah Se-Jateng Sesuai Aturan
Bawaslu Jateng Tak Terima STTP Deklarasi Kepala Daerah
Bawaslu Periksa Wakil Bupati Brebes

Sebagai pemimpin masyarakat, tambah Haedar, seharusnya mereka tak memprioritaskan kelompok politiknya. Namun, mengarusutamakan kepentingan publik.

"Boleh ada kecenderungan, tapi pemimpin daerah itu memang pemimpin masyarakat. Tetap harus objektif dan proporsional," tandas dia.

Sebagai informasi, sebanyak 31 kepala daerah di Jateng mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Kota Surakarta, 26 Januari 2019. Kegiatan dipimpin Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Hanya kepala daerah dari nonpartai politik pengusung petahana yang tak hadir. Satu di antaranya, kepala daerah Salatiga.

Kasus ini sekarang tengah berproses di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Beberapa kepala daerah yang hadir telah dimintai keterangan oleh Bawaslu setempat.