Yayasan 'Gantung' Masa Depan Siswa SMK Wira Samudera
SMK Wira Samudera. (Foto: Facebook/@smkpel.wirasamudera)
Semarang - Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Wira Samudera menggelar unjuk rasa di halaman Yayasan Pendidikan Pembangunan (YPP), Jalan Kokrosono 70, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (10/1). Aksi kian dramatis, lantaran para siswa mengucurkan air mata.
Demonstrasi digelar, lantaran tak mendapati hak-haknya memperoleh ilmu pascapembongkaran beberapa fasilitas akibat pembangunan ruangan anyar pada 2017. Akibatnya, masa depan mereka belum jelas.
"Kami sekolah selama ini sudah memenuhi kewajiban sebagai siswa di sini. Namun, kita belum menerima fasilitas yang baik, layak, dan sesuai standar yang telah ditetapkan," ujar perwakilan siswa kelas III, Ahmad Arifin, saat berorasi.
Sejumlah ruangan dihancurkan, seperti ruang mesin, lokakarya, laboratorium kimia dan kelistrikan, serta tempat las. Akibatnya, praktikum dialihkan ke depan teras-teras ruang kelas.
"Sekarang saja, dua kelas digabungkan jadi satu. Sumpek. Itu, karena ada sejumlah siswa SMK sebelah (satu yayasan) yang dipindah ke sini," bebernya.
Mereka khawatir tak bisa mengikuti ujian untuk mendapat ijazah ANT dan ATT. Sijil ini, merupakan syarat bekerja di bidang pelayaran dan kelautan. Untuk mengikuti ujian, fasilitas sekolah harus lengkap dan setiap tahun diaudit oleh dinas terkait.
"Kalau approval (persetujuan penyelenggaraan ujian ijazah ANT) dicabut, maka kami tidak bisa ikut ujian. Kami cuma dapat ijazah SMK. Sedang kalau ikut ujian di luar, pasti biayanya mahal," beber Arifin.
Perwakilan yayasan sempat bertemu perwakilan siswa. Hasilnya, belum bisa berjanji memenuhi tuntutan para peserta didik. Ada sekitar 233 siswa SMK Wira Samudera.
"Hasil mediasi masih sama seperti sebelumnya, kami disuruh belajar, tapi pihak yayasan tidak berani menjamin masa depan kami hingga mendapat ijazah ANT dan ATT," terang perwakilan siswa, Syarief Hidayatullah.
Sementara itu, Kepala SMK Wira Samudera, Indri Desiyanti, sesumbar, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para siswa. Pun dengan pihak yayasan bakal berkoordinasi.
"Saya berharap dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, sudah menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama," dalihnya.
"Maksimal satu bulan (ada keputusan). Akan kami koordinasikan dulu. Begitu ada hasil, kami undang beberapa siswa untuk melakukan audiensi tahap selanjutnya," pungkas dia.