Warga Surakarta Komplain BLT Tidak Tepat Sasaran, Wali Kota: Akan Dibantu 2%

Surakarta, Pos Jateng – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, akan mengusahakan bantuan sebesar 2% bagi warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM maupun Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Pemerintah Pusat. Ia mengaku sudah mendengar banyak warganya yang mengeluhkan BLT tidak tepat sasaran di media sosial.

"Makanya nanti warga yang sekiranya tidak mendapatkan BLT atau BSU nanti kami cover dari 2 persen itu, tenang saja," jelasnya, Senin (12/9).

Gibran menjelaskan bantuan tersebut murni dari Kementerian Sosial dan didata langsung dari Kemensos, bukan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Gibran menjelaskan, Kemensos kemungkinan masih menggunakan data lama warga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"Tapi sekali lagi untuk data-data itu penerima dari kementerian ya, lho sekali lagi, itu data bukan dari kami, data dari kementerian," ujarnya.

Terkait keluhan yang diterima, Gibran mengaku ada beberapa keluhan yang masuk ke Pemkot Surakarta terkait penyaluran BLT BBM yang tidak tepat sasaran. Beberapa di antaranya datang dari Kelurahan Mojosongo dan beberapa kelurahan lain.

"Harus ekstra hati-hati sekali, ada beberapa keluhan seperti itu (penyaluran tidak tepat sasaran), tetapi sekali lagi data-data penerima dari Kementerian Sosial. Itu datanya bukan dari kami," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Besar Surakarta, Muhammad Syarkawi, mengatakan hari pertama pembagian BLT BBM dibagikan ke 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Syarkawi mengungkapkan, besaran uang yang diterima oleh KPM yakni sebesar Rp 500 Ribu. Jumlah tersebut meliputi BLT BBM dan bantuan sembako yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

"Total penerima BLT BBM masih 63 Ribu KPM. Jadi mereka menerima BLT BBM sebesar Rp 300 Ribu ditambah dengan bantuan sembako senilai Rp 200 Ribu," jelasnya.