Upaya Tekan Stunting, Bupati Banyumas Minta Seluruh OPD Bekerja
Rembug Stunting di Kabupaten Banyumas, Selasa (24/5). Sumber: banyumaskab.go.id
Banyumas, Pos Jateng – Bupati Banyumas, Achmad Husein, meminta seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) di wilayahnya aktif bekerja untuk menurunkan kasus stunting. Pasalnya, prevalensi stunting di Banyumas saat ini masih berada di angka 21,6 persen, sementara pihaknya menargetkan kasus stunting turun ke angka 14 persen pada tahun 2024.
“Saya minta seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk bisa merumuskan target tersebut. Sehingga kalau saat ini masih 21,6 persen artinya setiap tahunya harus berhasil minimal 2,5 persen, untuk menuju tahun 2024 14 persen,” kata Husein dalam acara Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2022, Selasa (24/5).
Husein pun meminta agar OPD bergerak sesuai dengan tupoksi mereka. Dia melanjutkan, sejumlah program yang sebaiknya dilakukan ialah intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak, maka target 14 persen di tahun 2024 akan tercapai.
“Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, stakeholder, dan seluruh elemen masyarakat, saya kira sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu,” lanjutnya seperti dikutip dari banyumaskab.go.id.
Husein menambahkan, akan lebih baik lagi jika digelar rapat khusus setiap bulan, agar upaya pengendalian kasus stunting di Banyumas dapat diukur efektivitasnya.
“Setelah rembug ini, agar progres terlihat, nanti agar dilaporkan setiap bulannya. Bahkan bilamana perlu ada rapat khusus, seperti penanaganan menurunan AKI-AKB,” jelasnya.
Senada dengan Husein, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Banyumas, Kristanta, juga menyebutkan bahwa kerja keras seluruh pihak diperlukan agar angka stunting di Banyumas dapat turun. Terlebih lagi, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam rangka mengatasi masalah ini.
“Permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD adalah masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya asi ekslusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih masih rendah serta rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, pernikahan di bawah umur masih tinggi,” ujar Kristanta.