Tekan Dampak Inflasi, Pemkab Blora Salurkan BLT untuk Warga Prasejahtera
Wakil Bupati (Wabup) Blora, Tri Yuli Setyowati, saat menyalurkan BLT Dampak Inflasi di Kelurahan Bangkle, Senin (17/10). Sumber: blorakab.go.id
Blora, Pos Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap I kepada warga prasejahtera di 24 kelurahan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menangani dampak inflasi yang membuat masyarakat kesulitan.
Wakil Bupati (Wabup) Blora, Tri Yuli Setyowati mengatakan, BLT ini akan diberikan selama 4 bulan, mulai dari September hingga Desember 2022. Nantinya, masing-masing penerima akan memperoleh bantuan dengan nominal Rp150 ribu rupiah per bulannya. Pada kesempatan tersebut, penyaluran dilakukan untuk 2 bulan, sehingga BLT yang diterima warga senilai Rp300 ribu.
“Kita launching bantuan langsung tunai BLT dampak inflasi yang diberikan untuk 24 kelurahan. Launching kita lakukan di Kelurahan Bangkle. Hari ini ada dua kali penyaluran, untuk dua bulan jadi Rp300 ribu, ini penyaluran September dan Oktober, untuk nanti bulan November dan Desember jadi ada 4 bulan untuk 2022. Mohon diterima nggih, Bapak, Ibu,” jelas Wabup yang akrab disapa Mbak Etik itu dalam kegiatan penyaluran BLT Dampak Inflasi di Kelurahan Bangkle, Senin (17/10).
Dalam kesempatan tersebut, Mbak Etik mengajak serta Kepala Inspektorat Blora, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Blora, Polres Blora, serta Kodim Blora, untuk mengawasi penyaluran BLT. Dirinya pun mewanti-wanti agar pemotongan bantuan tidak lagi terjadi, sehingga BLT dapat dimanfaatkan warga dengan maksimal.
“Hari ini dari Inspektorat, Kejaksaan dan APH hadir ingin ikut mengawasi apakah bantuan ini sampai panjenengan semuanya. Kalau ada oknum atau seseorang yang mengatasnamakan siapa pun kalau mau minta hak (bantuan yang diperoleh) panjenengan, jangan diberikan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Indah Purwaningsih menyebut, pemerintah pusat meminta daerah mengalokasikan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.
“Pemkab Blora melalui Dinsos P3A menyusun beberapa program dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kabupaten Blora, salah satunya adalah pemberian bantuan langsung tunai akibat dampak inflasi kepada kelurahan,” ujar Indah seperti dikutip dari blorakab.go.id.
Dirinya menuturkan, bantuan kali ini khusus diberikan kepada kelurahan, berbeda dengan desa yang sudah memiliki anggaran bersumber dari dana desa, sehingga bisa memberikan BLT Dana Desa (BLT DD).
“Bantuan ini khusus untuk kelurahan, karena Blora ada 24 kelurahan dan dari kelurahan tidak ada BLT DD, sehingga kami memberi kesempatan untuk dapat melayani masyarakat terdampak inflasi untuk di kelurahan,” tandasnya.