Sikap Bupati Wonogiri tentang Pro-Kontra PT Alexis

Sikap Bupati Wonogiri tentang Pro-Kontra PT Alexis Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (berdiri), saat sarasehan bersama warga Pare di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kompleks Setda Wonogiri, Jateng, 12 November 2018. (Foto: Pemkab Wonogiri)

Wonogoiri - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), mengklaim, bersikap netral terkait polemik rencana PT Alexis Permana Mineral menambang emas di Bukit Randu Kuning, Desa Jendi, Kecamatan Selogiri.

Bahkan, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, berjanji, bakal mempertemukan semua pihak dan warga. Sehingga, mendapatkan informasi yang utuh dan jelas menyangkut eksplorasi korporasi asal Australia itu.

"Kami akan hadir. Tentu, dalam konteks memediasi, untuk mencari titik temu," ujarnya di pendapa rumah dinasnya, Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, beberapa waktu lalu.

Baca juga:
Wonogiri Simpan Emas 1,5 Juta Ton
Desa Jendi Tolak Alexis Keruk Emas Randu Kuning
Tolak Eksplorasi Emas, Warga Jendi Layangkan Petisi

Di sisi lain, dia meminta PT Alexis selaku investor memenuhi seluruh kewajiban terkait perizinan. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan proses lain terkait kepentingan masyarakat terdampak, misalnya.

Bila seluruh persyaratan dipenuhi, kata Joko, Pemkab Banyuwangi memberikan "karpet merah". Dalihnya, pemerintah bisa dipermasalahkan, jika mempersulit atau tak mengizinkan investor yang memenuhi semua kewajiban.

"Wonogiri terbuka untuk investasi apa pun. Namun, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi calon investor terlebih dahulu," jelasnya.

Di sisi lain, dirinya menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang berwenang menerbitkan izin. Kendati begitu, tak bisa dipisahkan dengan kondisi riil di lapangan.

Bersama Warga
Sementara itu, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng, Umi Ma’rufah, menerangkan, Pemkab Wonogiri sepatutnya berpihak terhadap warga.

Jika mayoritas warga menolak, mestinya pemkab bersikap serupa. Bila bertentangan, kebijakan pemerintah daerah (pemda) perlu dikritisi.

Karenanya, Joko diharapkan memprioritaskan kepentingan warga dibandingkan investor. Walhi pun memastikan, bakal mendampingi warga dalam memperjuangkan hak hidup nyaman di kampung halamannya.