Sembilan Bencana yang Berpotensi Terjadi di Batang

Batang - Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng), merupakan salah satu daerah rawan bencana. Ada sekitar sembilan jenis bencana yang berpotensi terjadi.

"Antara lain banjir, rob, abrasi, angin puting beliung, longsor, gas beracun, gempa bumi, kekeringan, dan kebakaran," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang, Ulul Azmi, di Batang, Selasa (9/10). 

Bencana-bencana tersebut, dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, letak geografis laut, daratan, dan pegunungan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang terus mengantisipasi sembilan potensi kerawanan bencana tersebut. Misalnya, melakukan kesiapsiagaan rutin dan pelatihan mitigasi bencana kepada relawan maupun masyarakat.

Pemkab turut membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum terdiri atas personel polres, kodim, pelaku usaha, masyarakat, relawan, dan instansi terkait.

"Meski hingga kini kerawanan bencana itu belum sampai menimbulkan korban jiwa, kami melakukan mitigasi bencana dan membentuk FPRB. Manakala menghadapi bencana, mereka sudah siap. Sehingga, dapat mengurangi risiko yang terjadi," jelasnya.

Azmi menambahkan, BPBD Batang tengah menyusun kajian risiko bencana yang dibiayai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuannya, membuat peta rawan bahaya bencana dan peta terdampak bencana, sehingga membetikan informasi dan edukasi masyarakat saat menghadapi dan mengurangi risiko bencana.

"Setelah mendapatkan peta rawan bahaya bencana dan peta terdampak, kita akan memasang early warning system di titik yang rawan," terang dia.

Sementara itu, Bupati Batang, Wihaji, minta BPBD memiliki data kepastian potensi bencana. Dengan begitu, mengetahui berapa jumlah titik rawan bencana.

"Kalau kita sudah miliki data potensi bencana, mau kejadian bencana apa pun sudah siap, baik sistem maupun keterampilan relawanya," ucapnya.

"Anggaran penanggulangan bencana bukan menjadi prioritas, namun yang yang lebih penting, adalah persiapan kita menghadapi bencana dan apa yang menjadi kebutuhan publik," tukas Wihaji. (Ant)