Selesaikan Masalah Rob, Pemkot Pekalongan Gaet Pemerintah Pusat

Kota Pekalongan, Pos Jateng – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melakukan sinkronisiasi sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bersama pemerintah pusat, Kamis (9/9).

Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, mengungkap pihaknya beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk menerjunkan tim agar dapat meninjauan lokasi pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan.

“Sebelumnya saya telah beraudeinsi. Pada 9 September ini tim dari Pemerintah Pusat berkunjung ke Kota Pekalongan meninjau langsung lokasi mana saja yang akan dibantu pembangunan strategis di Kota Pekalongan,” tuturnya.

Lokasi yang akan dibantu pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Pelabuhan Onshore, Penanganan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan, Pembangunan Bendung Gerak, Rusunawa Perkotaan hingga pengembangan Kota Pekalongan baru.  

Dilansir dari laman pekalongankota.go.id, sinkronisasi program pembangunan infrastruktur tidak hanya dengan Kemenko Marves, namun juga bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Aaf berharap, dengan koordinasi ini, penanganan permasalahan-permasalahan di Kota Pekalongan bisa segera terealisasi. Dengan keterbatasan anggaran daerah yang ada,bisa dibantu dicarikan solusi dengan koordinasi bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

“Mudah-mudahan nantinya pembangunan infrastruktur ini bisa membawa keberkahan bagi Kota Pekalongan yang lebih baik lagi. Program pembangunan yang sudah dikerjakan adalah penanganan banjir dan rob dari sisi tanggul yang dikerjakan oleh Kemen-PUPR melalui Pusdataru dan BBWS,” kata Aaf.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan,dan Sumber Daya Air pada Kemenko Marves RI, Rahman Hidayat, menjelaskan dari tupoksi Kemenkomarvest adalah menyinkronkan, mengkoordinasikan serta mengendalikan beberapa program pembangunan infrastruktur yang ada.

Beberapa kegiatan koordinasi program pembangunan ini sudah dilakukan baik melalui rapat koordinasi, tinjauan langsung ke lapangan, hingga audiensi dengan Walikota dan pemangku kepentingan lainnya. Namun,dinamika di lapangan memungkinkan terjadi perkembangan pembangunan daerah.

“Hari ini semua harus terintegrasikan untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program yang ada dari Pemerintah Pusat dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah setempat,” tandasnya.