Rumah Bersubsidi, Nakes, Gubernur Jateng

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyaksikan kebahagiaan para perawat yang tersirat dari senyuman mereka saat berlangsungnya akad massal dan penyerahan kunci rumah bersubsidi bagi profesional kesehatan pada Senin (28/4).

Mereka kini tidak lagi tinggal di “Pondok Mertua Indah”, tetapi telah mendapatkan rumah baru yang terletak di Puri Delta Asri 9, Darupono, Kaliwungu.

Reni, seorang perawat dari RSU William Booth Semarang menyampaikan, inisiatif ini mewujudkan impiannya untuk memiliki rumah pribadi.

“Prosesnya cukup sederhana, hanya butuh KTP dan dokumen dari suami. Ini sangat membantu, terutama bagi tenaga kesehatan dari sektor swasta yang gajinya tidak setara dengan yang lain,” tuturnya.

Sebelum pindah ke hunian baru bertipe 27, Reni tinggal bersama orang tuanya yang sudah menikah. Kini, ia merasakan lebih banyak kebebasan dalam mengatur hidup berumah tangga dengan suaminya dan anak mereka.

“Lebih nyaman dan leluasa, di sini hanya ada suami dan anak. Biaya cicilan sebulannya adalah Rp1,1 juta. Itu masih bisa ditanggung dari gaji saya,” ujarnya.

Pasangan Danu dan Tutut Fitriyah juga merasakan hal yang sama. Tutut, perawat di RSUD Adhiyatma, telah tinggal selama 15 tahun di rumah orang tuanya. Sekarang, dia dan suaminya, Danu, bersyukur memiliki rumah atas nama mereka sendiri.

“Mudah-mudahan pembayaran cicilan berjalan lancar hingga lunas. Harapan kami, sebelum jatuh tempo bisa melunasi. Setiap bulan cicilan kami sebesar Rp1,67 juta. Menurut kami, itu cukup,” jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan pujian terhadap upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Kesehatan. Ia menilai ini merupakan langkah untuk mengatasi kebutuhan akomodasi di masyarakat.

“Kita akan mendukung inisiatif Menteri Perumahan karena kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal itu esensial. Di Jawa Tengah, kami masih memerlukan 1,2 juta rumah yang membutuhkan rehabilitasi. Kami akan mempercepat anggaran daerah untuk rehab RTLH selama setahun, menargetkan 17 ribu rumah. Kami akan rapat dengan pemangku kepentingan lainnya, baik dari APBN, APBD, Baznas, maupun CSR. Prinsipnya, akses dasar terhadap perumahan harus dipenuhi untuk kawasan kami,” terangnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebutkan, inisiatif ini adalah upaya menuju target penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat. Di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 30 ribu unit rumah bersubsidi yang dipersembahkan untuk tenaga kesehatan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Yang jelas, 30 ribu adalah dari jumlah yang sudah dianggarkan, terdapat 220 ribu dana yang sudah tersedia. Kami tengah berusaha untuk menambah jumlahnya. Jika berhasil, saya telah menginstruksikan Tapera dan BTN untuk menambah alokasi bagi tenaga kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Program serupa tidak hanya ada di Jawa Tengah, tetapi juga dilaksanakan di Kupang, Pontianak, Karawang, dan Papua.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Ia berharap perumahan yang dibangun bisa menghadirkan kenyamanan dan mendorong produktivitas bagi penghuninya.

“Saya berharap para pengembang dapat membangun bukan hanya rumah, tetapi juga lingkungan perumahan yang nyaman untuk ditinggali. Harus ada fasilitas belanja, akses ke puskesmas, dan sarana pendidikan serta hiburan yang memadai,” tutup Budi.

sumber: jatengprov.go.id