Pupuk Bersubsidi Langka, Ratusan Petani Temanggung 'Geruduk' DPRD
Perwakilan petani dari Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung beraudiensi dengan Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung (Foto: ANTARA/Heru Suyitno)
TEMANGGUNG-Ratusan petani di Desa Pagersari, Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (06/01), menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sejumlah perwakilan petani diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto, Komisi C DPRD Temanggung, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Masrik Amin Zuhdi.
Iswanto dari Kelompok Tani Jaya Abadi Dusun Ngempon, Desa Pagersari menyampaikan kondisi di lapangan cukup ironis, petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi meskipun mempunyai uang.
"Walaupun kami punya uang untuk menebus pupuk di toko yang telah ditentukan ternyata barang tidak ada, kami sudah tiga kali ke toko ternyata tidak ada barang, ini ironis sekali, padahal katanya sudah ada kuota," katanya.
Ketua Gapoktan Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Suparji meminta supaya ada penambahan kuota pupuk ZA dan SP36
Selain itu pihaknya juga meminta ada penambahan pengecer pupuk di Tlogumulyo, khususnya di Desa Pagersari.
"Kami meminta untuk memberikan akses langsung kepada kami di Desa Pagersari yang letak geografisnya memang terlalu jauh dengan akses turun ke toko-toko pengecer yang ada di bawah," katanya.
Pihaknya juga minta dipermudah dalam pembelian pupuk tanpa kartu tani karena banyak anggota kelompok tani belum mengerti tentang kartu tani dan permasalahan yang ada di kartu tani tersebut.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Masrik Amin menyampaikan terjadi kesalahpahaman karena Permentan yang terkait subsidi pupuk baru ditandatangani awal Januari 2020 sehingga distributor memang belum mendapatkan perintah untuk menyalurkan pupuk ke kios pupuk lengkap (KPL) sehingga posisinya seolah-olah pupuknya langka.
"Sebetulnya tinggal menunggu waktu saja, mungkin satu minggu lagi sudah ada pupuk karena Permentan sudah ditandatangani sehingga sudah ada arahan dari Kemenkeu untuk tahun ini semaksimal mungkin menggunakan pupuk dengan penebusan menggunakan kartu tani sehingga kejadain seperti ini tidak terulang," katanya.
Berdasarkan data yang ada, sambung Masrik, katanya kuota untuk Desa Pagersari ternyata kemarin sudah habis dan pembeliannya 30 persen menggunakan kartu tani sedangkan 70 persen tidak gunakan kartu tani, kemungkinan penebusan mengacu pada rencana definitid kebutuhan kelompok.
"Hal ini akan kita perbaiki, agar petani secara maksimal menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk," katanya. (Ant)