Pemprov Jateng Masih Libatkan Warga Terdampak Bendungan Bener Kelola Lahan
Wonosobo, Pos Jateng - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengajak warga Kabupaten Wonosobo yang terdampak pembangunan Bandungan Bener ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi dengan cara mendirikan koperasi bernama Tirto Mulyo Bogowonto. Nantinya, koperasi ini akan memfasilitasi warga mengelola lahan yang telah diganti untung oleh pemerintah menjadi lini bisnis baru.
Ketua Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto, Komarudin mengatakan, awalnya koperasi ini adalah paguyuban yang menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Kepil terdampak Bendungan Bener. Setelah proses pembebasan lahan selesai, paguyuban beralih menjadi koperasi yang anggotanya juga masyarakat terdampak.
“Kami membentuk koperasi ini sebagai wadah, agar ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini. Ini juga sebagai syarat dulu saat pembebasan lahan,” kata Komarudin dalam keterangannya, dikutip dari jatengprov.go.id, Minggu (12/6).
Salah satu warga Kecamatan Kepil yang terdampak Bendungan Bener, Khomsatun, mengaku senang masih ikut dilibatkan mengelola lahannya meski telah diganti rugi oleh pemerintah. Khomsatun mengaku masih bisa mendapat manfaat dari lahannya meski telah dilepaskan ke pemerintah.
“Alhamdulillah seneng banget (jika dilibatkan). Selain dapat uang ganti rugi, kami juga masih dilibatkan untuk mengelola lahan ini. Jadi kami tetap bisa mendapatkan manfaat dari lahan ini, meski bukan milik kami lagi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengapresiasi pembentukan koperasi oleh warga terdampak Bendungan Bener di Wonosobo. Menurutnya, itu bagian dari cara menyelesaikan dengan masyarakat terdampak.
“Saya mengucapkan terima kasih, karena pola ini bisa menjadi contoh di daerah lain, sehingga ada cerita baiknya dari proses ini,” kata Ganjar saat penyerahan SK koperasi Tirto Mulyo Bogowonto di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Wonosobo, Sabtu (11/6).
Ganjar berharap, Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto bisa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia meminta pengelolaan dilakukan secara profesional dan melibatkan banyak pihak.
“Kerja sama dengan BBWS harus detail. Ini bukan cerita iba, tapi dilibatkan secara profesional. Mereka mengelola kawasan greenbelt ini, siapkan desain pengelolaan yang profesional. Libatkan perguruan tinggi untuk jadi yang diinginkan. Apakah menjadi destinasi wisata dengan beragam produk turunannya, kami siap bantu,” pungkasnya.