Pemkot Yogyakarta Gandeng Perusahaan Rumuskan Skala Upah Pekerja
Workshop penyusunan struktur dan skala upah yang digelar Dinsosnakertrans Yogyakarta. Sumber: jogjakota.go.id
Kota Yogyakarta, Pos Jateng – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggelar workshop penyusunan struktur dan skala upah bagi perusahaan di daerahnya selama 2 hari berturut-turut, yakni mulai tanggal 1 hingga 2 November 2022.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan, kegiatan tersebut digelar lantaran masih ada perusahaan yang menggaji pekerja dengan mengacu pada upah minimum tanpa mempertimbangkan jabatan dan masa kerja.
"Pemberian upah sudah sewajarnya dikelola dengan baik dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan serta kompetensi pekerja atau karyawan," ujar Maryustion seperti dikutip dari jogjakota.go.id, Selasa (1/11).
Ia menambahkan, penyusunan struktur upah dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, dan pertimbangan lain di luar upah minimum daerah tersebu juga sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 1 Tahun 2017, yang menyebut bahwa pengusaha wajib menyusun struktur skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.
"Selain itu, upah minimum juga diukur berdasarkan pada kebutuhan hidup layak buruh atau pekerja lajang dengan masa kerja antara 0-12 bulan," terang Maryustion.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengatakan, besaran upah minimum di Yogyakarta masih belum mencakup kebutuhan mereka yang sudah bekerja di atas satu tahun dan berkeluarga. Sebab, untuk pekerja yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, pengupahan dilakuan dengan menyusun struktur dan skala upah.
"Semoga adanya hubungan industrial yang harmonis dapat meningkatkan kemajuan perusahaan. Tentunya, hal ini akan memberikan simbiosis mutualisme bagi pegawai dan perusahaan atau lembaganya," sebut Sumadi.
Dirinya juga berharap, workshop ini dapat membangun komitmen utuh para pemberi kerja dalam memenuhi ketentuan hukum, jaminan, dan fasilitas penunjang kesejahteraan pegawai.
"Dengan demikian, pekerja yang sejahtera dapat bermuara pada adanya peningkatan produktivitas, kebahagiaan, kemajuan dan pertumbuhan perusahaan, serta terciptanya pembangunan dan perkembangan ekonomi di Kota Yogyakarta," pungkasnya.