Pemkot Yogyakarta Ajak LPMK Dorong Keterlibatan Difabel dalam Musrenban
Pertemuan LPMK se-Kota Yogyakarta. Sumber: jogjakota.go.id
Kota Yogyakarta, Pos Jateng – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berkomitmen melibatkan difabel dalam setiap program program pembangunan yang disusun. Hal tersebut diwujudkan melalui agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik khusus dfiabel pada tahun 2023.
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengimbau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di wilayahnya untuk membantu pemerintah mewujudkan program tersebut, sehingga pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan lebih inklusif.
“Kami di 2023 merencanakan ada musrenbang tematik khusus penyandang disabilitas. Jadi mohon kepada LPMK di wilayahnya ada hal itu bisa diperhatikan atau diikutkan,” ujar Sumadi dalam pertemuan LPMK se-Kota Yogyakarta, Kamis (3/11).
Sumadi menuturkan, pelibatan difabel adalah komitmen pemkot untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan daerah. Pasalnya, penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga hak-haknya pun harus dipenuhi.
“Itu adalah upaya Pemkot Yogyakarta memiliki komitmen bersama untuk bagaimana mengangkat teman-teman kelompok rentan penyandang disabilitas. Aspek pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka harus kita jaga karena mereka adalah bagian dari masyarakat Kota Yogyakarta,” terangnya seperti dikutip dari jogjakota.go.id.
Sumadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta terkait musrenbang tematik khusus tahun 2023 ini. Ia berharap, LPMK nantinya dapat diajak bekerja sama agar wacana ini terealisasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Yogyakarta, Ristyawati mengatakan, pihaknya telah menggelar sosialisasi musrenbang tahun 2023 untuk perencanaan 2024 secara daring kepada 45 kelurahan. Dalam kegiatan tersebut, Bappeda Kota Yogyakarta juga mengundang kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Rencana musrenbang pada Januari, sehingga pramusrenbang dilakukan sebelum Januari. Yang kami tekankan pada tahap pramusrenbang, sudah ada konsep pembangunan dan draf usulan sebagai petunjuk, sehingga masyarakat yang memberikan masukan sudah tahu arahnya. Saat musrenbang sifatnya sudah memprioritaskan usulan-usulan dan menyepakati,” terang Ristyawati.
Sebagai informasi, jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta cukup banyak, yakni sekitar 3.400 orang. Oleh karena itulah, keterlibatan mereka dalam program-program pembangunan pemerintah sifatnya sangat penting.