Pemkot Surakarta Tanggulani Kemiskinan Lewat Program Lintas OPD

Surakarta, Pos Jateng – Pemerintah Kota Surakarta akan melakukan pendampingan penanggulangan kemiskinan di 54 kecamatan melalui sejumlah program. Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia, Bappeda Surakarta, Reni Andri Lestari mengatakan penanggulangan kemiskinan akan ditangani dengan cara berbeda-beda melalui program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini Bappeda tengah melakukan disinkronisasikan data dengan program setiap OPD sesuai kebutuhan.

“Anggaran berbeda-beda, tergantung dari OPD dan kebutuhan prioritas RW. Misal ada RW yang butuh alat kesehatan, jadi jumlahnya kami sesuaikan dengan kesediaan dan kebutuhan,” jelas Reni Andri, Kamis (22/9).

Sinkornisasi data kemiskinan masih terus dilakukan, saat ini data sudah terkumpul mencapai 80 sampai 90 persen dari berbagai RW. Warga yang dikategorikan miskin tersebar di sejumlah wilayah.

Reni menyinggung data BPS yang menyebutkan Surakarta masuk urutan ke-11 tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Jateng. Ia menjelaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingginya persentase kemiskinan.

Pertama ada beberapa program yang tidak tepat sasaran. Kedua, banyak warga yang sudah naik level dikategorikan mampu tidak melapor ke kelurahan sehingga data kemiskinan tidak berkurang.

"Ini yang menjadi PR kami untuk verifikasi ulang data kemiskinannya," ujarnya.

Reni khawatir angka kemiskinan 9,40 persen berpotensi mengalami peningkatan jika program pendampingan penanggulangan kemiskinan tidak diberlakukan. Oleh karena itu, segala upaya menghilangkan kemiskinan terus dilakukan salah satunya melalui pendampingan yang sudah berjalan melalui kerja sama antar OPD, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker), serta dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perindustrian (Dinkop UMKM).

"Sebenarnya sudah di disnaker dan dinkop UMKM, tapi kembali lagi ke mental masyarakatnya. Tapi kami perlu adanya pendampingan juga dari luar saat melakukan pendataan dari RT atau RW-nya," ujarnya.