Pemkab Wonosobo Dirikan Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan
Pemkab Wonosobo bersama UI dan PT BRI meresmikan berdirinya Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap. Sumber foto: website.wonosobokab.go.id
Wonosobo, Pos Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan PT BRI mendirikan Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap (PLTA). Hal ini sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat di Wonosobo.
Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar mengatakan, berdirinnya PLTA diharapkan bisa meningkatkan indeks literasi keuangan sehingga banyak warga memahami produk dan lembaga yang aman serta legal.
“Saya berharap sinergitas antarpihak dapat terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi PLTA dapat dilakukan secara optimal,” kata Albar saat peresmian PLTA, seperti dikutip dari website.wonosobokab.go.id, Kamis (15/6).
Albar mendorong upaya peningkatan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menyukseskan edukasi keuangan masyarakat melalui PLTA. Adapun pihak yang terlibat dalam TPAKD, yakni Otoritas Jasa Keuangan Regional III Jateng-DIY, BI Jawa Tengah, Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, industri jasa keuangan, KADIN, HIPMI, hingga GAPENSI.
“Melalui kerja sama ini, saya harap ke depan tidak ada lagi masyarakat Wonosobo yang mengakses jasa lembaga keuangan, tanpa mempertimbangkan berbagai efek samping yang mungkin muncul,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Jasa Keuangan Regional 3 Jateng DIY, Heru Prasetio mengatakan, terdapat selisih cukup jauh antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.
Ia menjelaskan, indeks inklusi keuangan 2022 secara nasional mencapai 85,10 persen dan di Jawa Tengah 85,97 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan indeks literasi keuangan yang hanya 49,68 persen secara nasional dan 51,69 persen di Jawa Tengah.
“Data itu menunjukkan urgensi atas upaya peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat, sehingga tingkat pemahaman masyarakat atas layanan dan produk lembaga keuangan dapat bertambah, sekaligus menghindarkan masyarakat dari jeratan berbagai praktik illegal seperti investasi bodong, pinjaman illegal, iming-iming transfer uang berhadiah, rentenir, dan sebagainya,” kata Heru.
Heru menambahkan, upaya edukasi secara massif harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak sekolah, generasi muda, pelaku UMKM, dan lain-lain.