Pemkab Jepara Optimalkan Penggunaan Dana Desa untuk Turunkan Angka Kemiskinan
Pj. Bupati Jepara menerima audiensi BPS terkait program perlindungan sosial dan miskin ekstrem. Sumber foto: jepara.go.id
Jepara, Pos Jateng – Pemkab Jepara mengoptimalkan program perlindungan sosial menggunakan dana desa (DD) sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Pemkab menargetkan angka kemiskinan di Jepara dapat menurun menjadi 0,8 persen pada 2023.
Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan, angka kemiskinan ekstrem akan ditargetkan menjadi nol persen pada 2024. Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Jepara, angka kemiskinan ekstrem saat ini sebesar 1,82 persen atau setara 23.588 jiwa.
“Pada 2023 ini, kita upayakan miskin ekstrem di Jepara turun menjadi 0,8 persen. Dan 2024 kita targetkan 0 persen," kata Edy, seperti dilansir dari jepara.go.id, Selasa (4/4).
Sementara itu, Kepala Dinsospermades, Edy Marwoto mengatakan, dalam waktu dekat, setiap desa harus menggelar musyawarah untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) jumlah kemiskinan ekstrem. Data tersebut nantinya akan dijadikan dasar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD, pembangunan RTLH, serta pemberian makanan tambahan pencegah stunting.
“Angka-angkanya sudah kami turunkan ke desa-desa. Apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Soal domisili, layak atau tidak. Nanti diverval untuk menemukan data baru yang valid,’’ ujar Edy Marwoto, saat mendamping Pj. Bupati menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Edy Marwoto, pemerintah pusat menentukan penggunaan anggaran DD maksimal 25 persen untuk BLT DD. Sementara, pihaknya akan menganggarkan Rp10 juta per KK untuk program pembangunan RTLH.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Manggus Priyono mengatakan, pihaknya akan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai tindak lanjut Regsosek 2022. Penyelenggaraan FKP bertujuan memperoleh daftar keluarga yang sudah diverifikasi kelompok kesejahteraannya.