Pemkab Brebes Bantah Wilayahnya Masuk Daerah Miskin Ekstrem
Foto: theconversation.com
Brebes, Pos Jateng – Wakil Bupati Brebes, Narjo, membantah data kemiskinan yang menyebutkan Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut merespons adanya data dari Badan Pusat Statistik pada yang menyebutkan 2020 sebanyak 308.780 orang atau 17,03 persen warga Brebes dikategorikan miskin.
Dari jumlah tersebut, sekitar 187.000 orang atau 10,34 persen disebut miskin ekstrem. Warga miskin ekstrem tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan.
“Data dari pusat belum sinkron dengan kondisi riil di masyarakat. Sehingga sering ditemui, orang kelas menengah ke atas masih ada yang menerima bantuan dari pemerintah," ujar Narjo.
Menurut Narjo, Pemkab selama ini sudah melakukan berbagai upaya penanganan kemiskinan. Upaya tersebut di antaranya program padat karya melalui proyek APBD senilai Rp216 miliar dan Gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan.
"Dari pemerintah pusat juga sudah banyak seperti BPNT, PKH dan lainnya. Termasuk dana desa juga bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Brebes, Edy Kusmantono, akan melakukan pemetaan dan mengidentifikasi desa dengan kemiskinan.
Kemiskinan ekstrem menurutnya adalah orang yang pendapatannya di bawah Rp345 ribu selama lima tahun berturut-turut. Di Brebes sendiri ada 187 ribu penduduk yang memiliki penghasilan di bawah Rp345 ribu.
"Dan saat ini, itulah yang sedang kita lakukan pemetaan, sehingga nantinya bisa kita bantu mengintervensi," katanya.
Saat ini juga, kata dia, pihaknya tengah memetakan desa-desa yang masuk kategori miskin. Pemetaan dilakukan di lima kecamatan dengan masing-masing kecamatan lima desa intervensi.
Intervensi dilakukan dengan indikator dari banyaknya warga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM).
"Dari pemetaan itu kita menemukan ada lima kecamatan yaitu Larangan, Losari, Bulakamba, Bantarkawung, dan Ketanggungan. Kemudian dari lima kecamatan itu kita ajukan masing-masing lima desa untuk menjadi pilot project. Jadi dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini ada 25 desa yang kita sasar beberapa program," ungkap Edy.