Pemda DIY Tambah Dua Alat PCR Robotik
Ilustrasi PCR Test. Foto: gsilab.id
Yogyakarta, Pos Jateng - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, akan menambah dua buah alat PCR Robotik untuk percepatan proses testing dan tracing Covid-19 di DIY.
Sebelumnya, Pemda DIY sudah memiliki dua unit alat PCR robotik untuk testing Covid-19. Namun, pihaknya merasa masih kurang sehingga harus menambah dua unit lagi untuk mengejar hasil tes PCR.
“Untuk mengejar hasil PCR, kami akan menambah dua alat PCR robotik lagi. Ini untuk mempercepat target yang sudah ditentukan Mendagri RI maupun Menkes RI. Kami sudah ada dua alat, tapi kami merasa masih kurang, sehingga akan menambah dua lagi,” ungkap Sri Sultan.
Hal ini diungkapkan pada Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (22/7).
Sri Sultan mengatakan, proses testing dan tracing Covid-19 di DIY selama, minimal perharinya mencapai 2.439 tes dan maksimalnya 10.556 tes. Berdasarkan Instruksi Mendagri RI Nomor 22 Tahun 2021 terkait PPKM Darurat Level 4, rata-rata proses testing dan tracing CoViD-19 DIY sudah memenuhi target yakni 7.412 tes.
“Positivity rate di DIY kita masih di atas angka yang ditetapkan WHO, namun kecenderungannya terus menurun. Semoga penurunan ini terjadi terus menerus,” papar Sri Sultan.
Sementara itu, Menkomarves RI, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk dapat mengendalikan penyebaran Covid-19, proses testing dan tracing menjadi bagian penting dari proses penanganan. Untuk testing, Luhut mengimbau pelaksanaannya fokus pada positivity rate, tidak hanya jumlah tesnya saja.
“Untuk tracing, saya minta kita bisa kejar target minimal 15 kontak erat persatu konfirmasi positif dalam waktu kurang dari 72 jam. Saya minta kita fokus dulu pada tujuh wilayah aglomerasi dan Bali. Mekanisme yang disusun harus dapat diimplementasi dan dieksekusi secara cepat di lapangan,” imbuhnya.
Luhut menambahkan, bagi para kepala daerah diimbau untuk mempersiapkan sumber daya dukungan untuk kebutuhan tracer, berkoordinasi dengan pimpinan TNI dan Polri di daerah masing-masing, serta mendorong peran Dinas Pemberdayaan Desa atau instansi terkait.