Pastikan Kesiapan Alat dan Personel, Pemkab Banjarnegara Gelar Rakor Penanggulangan Bencana
Jajaran Pemkab Banjarnegara saat menggelar rakor penanggulangan bencana, Senin (24/10). Sumber: banjarnegarakab.go.id
Banjarnegara, Pos Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana, untuk memastikan kesiapan alat, logistik, serta personel dalam rangka penanganan pascabencana.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Aris Sudaryanto menyampaikan, pihaknya pun telah menyiapkan Tim Reaksi Cepat Tanggap Penanggulangan Bencana sebanyak 5 kelompok yang akan bersiaga selama 24 jam untuk penanganan awal lokasi bencana.
“Kita juga selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, karena penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab satu OPD saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Aris di sela-sela kegiatan rakor tersebut, Senin (24/10).
Ia mengatakan, pada tahun 2022, sudah terjadi beberapa bencana di Kabupaten Banjarnegara, antara lain tanah longsor, banjir, angin kencang, gempa dan kebakaran. Dari data yang dihimpun, lanjutnya, bencana tanah longsor menjadi bencana yang paling kerap terjadi di tahun 2022 dengan jumlah 210 titik longsor.
“Bulan Oktober ini paling banyak, sudah terjadi tanah longsor di 68 titik,” sambung Aris seperti dikutip dari banjarnegarakab.go.id.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto, kembali mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Apalagi belakangan ini intensitas hujan sedang tinggi dan mengakibatkan beragam bencana seperti longsor dan banjir.
“Laporan kondisi terkini serta informasi dari berbagai pihak dalam rakor ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk langkah kita dalam penanganan kebencanaan di Kabupaten Banjarnegara,” ujar Tri Harso saat memimpin rakor tersebut.
Dirinya juga kembali memastikan bahwa pembiayaan untuk korban rawat inap di rumah sakit akibat bencana akan menjadi perhatian Pemkab Banjarnegara.
“Untuk penanganan pascabencana, kita juga melihat ketersediaan anggaran untuk kondisi darurat. Kalo perlu kita akan optimalisasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD agar penanganan bisa maksimal,” tutupnya.