Masuki Tahun Politik 2024, Bupati Kudus Instruksikan ASN Tak Terlibat Politik Praktis

Masuki Tahun Politik 2024, Bupati Kudus Instruksikan ASN Tak Terlibat Politik Praktis Bupati Kudus, Hartopo, saat menghadiri acara Netralitas ASN dan Pencegahan Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sumber: kuduskab.go.id

Kudus, Pos Jateng – Bupati Kudus, Hartopo, menginstruksikan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya tidak berurusan dengan politik praktis dan menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Saya minta ASN tidak bersinggungan dengan politik praktis terutama menjelang Pemilu 2024. Harus tetap netral," tegas Hartopo saat menghadiri acara Netralitas ASN dan Pencegahan Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, Selasa (20/9).

Pihaknya pun menyebut akan menindak tegas ASN yang tidak netral dan terlibat dalam politik praktis. Sanksi yang diberikan beragam tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

"Kami berikan sanksi sesuai nanti penemuan di lapangan seperti apa," terang Hartopo seperti dikutip dari situs resmi Pemkab Kudus.

Lebih jauh lagi, dirinya pun meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kudus menjalin sinergi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kudus dalam menangani ASN yang tidak netral. Jika Bawaslu menemukan pelanggaran, Hartopo pun meminta Bawaslu untuk langsung melapor kepada BKPP.

"Kami minta koordinasi antara Bawaslu dan BKPP. Kalau ada temuan, monggo Bawaslu koordinasi dengan BKPP," imbuhnya.

Selain mengimbau ASN untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis, Hartopo juga tegas menyatakan penolakan terhadap politik uang. Pihaknya mewanti-wanti masyarakat untuk tidak tergiur dengan praktik kotor ini.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kudus, Moh. Wahibul Minan memastikan akan mengawasi netralitas ASN, TNI maupun Polri. Pihaknya juga meminta agar bupati memberikan surat edaran terkait netralitas ASN. Terkait praktik politik uang, ketua Bawaslu meminta partisipasi masyarakat agar tidak ada lagi politik uang di Kabupaten Kudus.

"Kami siap bersinergi Pak Bupati. Kami juga meminta partisipasi masyarakat agar tidak ada lagi politik uang di kota kita tercinta," ucapnya.