KPU Purbalingga segera sesuaikan tahapan Pilkada Serentak 2020
Anggota KPU Kabupaten Purbalingga Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zamaahsari A. Ramzah. ANTARA/dokumentasi pribadi
PURWOKERTO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga segera menyesuaikan sejumlah program dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 seperti yang direncanakan KPU RI untuk kembali dilanjutkan pada tanggal 6 Juni setelah tertunda akibat pandemi COVID-19.
"Prinsipnya, KPU kabupaten akan melakukan apa pun keputusan yang dibuat KPU RI," kata anggota KPU Kabupaten Purbalingga Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zamaahsari A. Ramzah saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (22/05).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, kata dia, pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang tertunda akibat pandemi COVID-19 akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
Menurut dia, KPU RI telah menggelar rapat dengan pemerintah dan DPR RI hingga akhirnya diputuskan bahwa pemungutan dan penghitungan suara pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
"Bagi kami, siap saja. Itu (tanggal 9 Desember 2020, red.) sebenarnya opsi pertama dari tiga opsi. Opsi kedua pada bulan Maret 2021, sedangkan opsi ketiga pada bulan September 2021," katanya.
Oleh karena opsi pertama yang diambil KPU RI dan pemerintah, kata dia, KPU Kabupaten Purbalingga siap melaksanakan keputusan tersebut.
Seperti diwartakan ANTARA, KPU merencanakan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sempat tertunda dimulai kembali pada tanggal 6 Juni.
"Jadwalnya kalau semula kami rancang 30 Mei itu sudah dimulai. Akan tetapi, karena kemarin perppunya juga agak mundur, terus dimundurkan jadi 6 Juni, mohon bisa diberikan pandangan-pandangannya," kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam uji publik daring Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Tahapan di Jakarta, Sabtu (16/05).
Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi memaparkan pada tahapan pilkada lanjutan yang akan dimulai 6 Juni 2020 tersebut penyelenggara akan mengaktifkan kembali badan ad hoc yang telah direkrut sebelumnya.
"Pada tanggal 6 Juni itu bisa kami lanjut kerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), itu terhitung sejak diaktifkan kembali," katanya.
Menurut Pramono, PPK dan PPS sebenarnya sudah direkrut pada bulan Maret 2020. Namun, masa kerjanya dihentikan sementara karena adanya penundaan tahapan.
Pada tanggal 13 Juni, KPU merencanakan merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Awalnya rencana pembentukan PPDP itu pada tanggal 26 Maret 2020. (Ant)