Komisi D DPRD Kabupaten Pati: Tak semua sekolah siap terapkan kurikulum merdeka
Audiensi yang berlangsung antara Komisi D DPRD Pati dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/9/2023). Foto istimewa
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Roihan, beranggapan belum semua sekolah siap menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini tak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana di sejumlah sekolah yang masih belum memadai.
Roihan mengungkapkan pendapatnya itu dalam audiensi yang berlangsung antara Komisi D DPRD Pati dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/9).
Roihan menegaskan, dia tidak menolak kurikulum terbaru itu. Namun menurutnya, semua sekolah tidak bisa dipukul rata untuk menjalankan kurikulum ini.
“Lembaga pendidikan di daerah, baik negeri maupun swasta, mau distandardkan semua. Padahal tidak sama kemampuannya. Pada dasarnya saya mendukung, tapi ada hal yang perlu jadi perhatian. Ini momentum yang tepat membahas standarisasi ini,” papar politkusi Nasdem ini.
Roihan menambahkan, keberlangsungan kurikulum merdeka ini juga belum bisa dipastikan.
"Jangan-jangan kalau menteri pendidikan ganti, nanti kurikulumnya berganti lagi,” ucap dia.
Menurut Roihan, kurikulum pendidikan yang terus-menerus berganti berdampak negatif kepada pelajar.
"Kalau kurikulum ganti-ganti, nanti yang jadi korban anak-anak," ungkap dia.
Perubahan kurikulum, lanjut dia, juga niscaya mengubah paradigma guru dalam pembelajaran. Hal ini jadi makin problematik karena masih banyak sekolah kekurangan tenaga pendidik karena banyak guru pensiun.