Ganjar Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Penghapusan Tenaga Honorer 2023

Semarang, Pos Jateng - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ia juga mendorong KemenPAN-RB mengubah metode perekrutan PPPK yang dahulu mengandalkan tes potensi akademik, bergeser memaksimalkan skill calon pegawai sesuai dengan formasi.

“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” kata Ganjar saat beraudiensi dengan Komisi IX DPR RI, Senin (19/9).

Ganjar mengatakan, aturan penghapusan tenaga honorer dari KemenPAN-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.

“Maka saran saya di-review dulu,” ujarnya.

Penghapusan tenaga honorer, lanjut Ganjar, harus diikuti pengembangan sumber daya manusia yang ada. Artinya, beban kerja yang sudah ada akan bertambah. Selain itu, peralihan dengan memanfaatkan teknologi, juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.

“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” katanya.

Sementara itu pimpinan rombongan kunker Komisi IX DPR, Tuti Nusandari Roosdiono menilai, ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jawa Tengah yang bisa ditiru. Dari pertemuan itu, baik DPR dan Pemprov jateng bertukar pikiran mengenai persoalan tenaga honorer ini.

“Jadi kita terus akan sharing-lah, masukan apa yang terbaik, dan Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua, jadi insyaallah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” tandasnya.