Ganjar: Laporan Keuangan Brebes Tertinggal dari Daerah Lain
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (kiri), menyaksikan proses pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Salamat Simanullang, di Grhadhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Senin (17/6). (Foto: Pemprov Jateng)
SEMARANG - Sebanyak 25 dari 35 pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Tengah (Jateng) mencapai level tiga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tecermin dari infrastruktur pengendalian dan implementasinya.
"Prosesnya juga terdokumentasikan dengan baik," kata Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang Dwiyanto, di Grhadhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (17/6).
Manfaat SPIP adalah keandalan laporan keuangan. BPKP mencatat, 35 dari 36 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2018.
Capaian tersebut menunjukkan, laporan keuangan pemda di Jateng disusun sesuai standar akuntansi pemerintah. Selain merepresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.
"Ini layak kita apresiasi dan syukuri. Sebagai hasil kerja bersama. Seluruh komponen pemerintah daerah di Jateng," ucapnya, mengutip laman resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
Bonny menambahkan, pemahaman itu perlu ditanamkan. Pangkalnya, opini laporan keuangan takstatis. Berubah sesuai kondisi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Opini pun menjadi salah satu parameter pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan.
Sementara, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menerangkan, capaian opini WTP di wilayahnya terus meningkat setiap tahunnya. Tersisa satu pemda yang tertinggal. Kabupaten Brebes.
Kepala Perwakilan BPKP Jateng yang anyar, Salamat Simanullang, diharapkan terus memberikan pendampingan. "Insyaallah, tahun 2020 Brebes sudah seperti daerah lainnya," tukas dia.