DPRD Pati Dukung Tuntutan Kenaikan Tunjangan BPD
Dokumentasi Humas DPRD Kab. Pati
Lembaga Komunikasi dan Koordinasi (LKK) BPD Kabupaten Pati kembali beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Pati di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (20/10).
Kedatangan LKK BPD itu dalam rangka menuntut kesejahteraan mereka.
Dalam rapat audiensi dengan Komisi A dan DPRD Pati tersebut, mereka meminta agar tunjangan BPD dinaikan menjadi Rp4 juta per tahun.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Koordinasi BPD Kabupaten Pati, Donny Susanto menilai tunjangan sebesar Rp1,7 juta yang diterima saat ini terlalu kecil.
Kendati Pemkab Pati sudah mengajukan kenaikan sebesar Rp2,5 juta per tahun, LKK BPD bersikeras agar tunjangan yang diberikan lebih dari itu.
Pasalnya, dia mengatakan BPD juga mempunyai tanggung jawab yang besar di desa.
"Jumlah ini masih jauh jika dibandingkan dengan daerah lain, luar Pati," ungkap Susanto.
Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan akan mendukung dan mengawal usulan tersebut.
“Nanti Pimpinan DPRD dan juga anggota Badan Anggaran (Banggar) akan mengawal apa yang telah disampaikan oleh para anggota BPD ini,” terang Ali.
Lebih lanjut, Politisi PDIP itu mengungkapkan pihaknya akan mengomunikasikan usulan tersebut kepada pihak eksekutif.
Dia meyakini usulan LKK BPD tersebut sangat mungkin untuk dikabulkan.
"Kami meyakini, usulan ini memungkinkan untuk dikabulkan. Dan diketahui, anggota BPD di seluruh Kabupaten Pati sebanyak 2.883, dan apabila usulan ini disetujui, maka Pemkab Pati harus merogoh kocek sebesar rp 11,53 miliar tiap tahunnya," ungkapnya.
Ali menegaskan DPRD Pati usulan tersebut akan dibahas pada bulan November mendatang.
Menurutnya, bila tidak cukup anggaran, maka akan dialokasikan pada APBD perubahan tahun 2023.
“Jika dibandingkan dengan daerah lain, masih jauh. Nanti dibulan November ada pembahasan, dan jika memang tidak mencukupi bisa dialokasikan pada perubahan APBD tahun 2023,” pungkasnya.