DPRD Pati Audiensi dengan BBPMP Jateng, bahas apa?

Komisi D DPRD Kabupaten Pati beraudiensi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/9).

Audiensi di Ruang Rapat Komisi D ini, membahas Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP), dan Perencanaan Berbasis Data (PBD).

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto menyampaikan, di lapangan, sistem pembelajaran kurikulum merdeka sudah berjalan.

Namun belum semuanya karena prosesnya bertahap. Hal tersebut lantaran adanya persoalan di masing-masing sekolah.

Misalnya, kekurangan guru karena banyak yang pensiun sehingga kebanyakan proses belajar diampu oleh tenaga wiyata. 

"Iya. Ini memang sudah berjalan tetapi belum matang, karena lima tahun bertahap dan belum semuanya menerapkan kurikulum ini," kata dia.

Kepala BBPMP Jateng Nugraheni Triastuti menegaskan, penerapan Implementasi Kurikulum Merdeka dimaksudkan untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045. 

"Maka yang dibenahi di satuan pendidikan, apakah sudah mengarah ke generasi emas itu? Karena tidak bisa (siswa) hanya menguasai satu mata pelajaran. Permasalahan tidak bisa diselesaikan secara parsial," kata dia sebagaimana dikutip laman resmi DPRD Pati.

Ketika muncul masalah kompleks, lanjut Nugraheni, maka kurikulum merdeka menjawab tantangan tersebut dengan mengolaborasikan seluruh mata pelajaran melalui profil pelajar Pancasila.

Sebelum audiensi selesai, Komisi D DPRD Kabupaten Pati meminta tim dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah menjadikan salah satu sekolah di Pati sebagai pilot project untuk menerapkan pengendalian mutu agar menjadi contoh dengan kekurangan keadaan sekolah yang ada.

Sementara, anggota Komisi D DPRD Pati Roihan juga menambahkan bahwa dirinya tak menolak adanya kurikulum terbaru itu. 

Namun, pihaknya menilai semua sekolah tidak bisa dipukul rata untuk menjalankan kurikulum merdeka. Belum lagi keberlangsungan kurikulum merdeka ini belum pasti.

Kurikulum yang terus berganti akan memberikan dampak negatif kepada anak sekolah nantinya.

"Perubahan kurikulum akan mengubah paradigma guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi, saat ini masih banyak sekolah yang juga kekurangan tenaga pendidik," kata anggota Fraksi Nasdem tersebut.