DPRD Jateng Usulkan Raperda Ketenagakerjaan
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Azis (batik hijau), memberikan keterangan sela aksi buruh di depan Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Rabu (2/10). (Foto: Pemprov Jateng)
SEMARANG - DPRD Jawa Tengah (Jateng) berencana mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan. Upaya ini merespons aspirasi para buruh saat berunjuk rasa di depan "Gedung Berlian".
"Kami akan mengajukan perda ketenagakerjaan. Akan dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020," ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Azis, di Kota Semarang, Jumat (4/10).
Nantinya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama pimpinan dan anggota komisi pengusul melakukan rapat koordinasi. Untuk penyusunan. Komisi E bakal merancang pokok materi/permasalahan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan draf raperda.
Dia berkeinginan, perda tersebut nantinya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah (pemda). Dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan provinsi (UMK/UMP).
Karenanya, nantinya bakal memuat formula penentuan besaran UMK/UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Lantaran hingga kini takada pedoman baku untuk menaksir besaran KHL.
"Selain itu, ada disparitas atau kesenjangan antara UMK di Jateng, Jatim, dan Jabar. Ini harus ada penyesuaian. Kita yang di tengah-tengah masa lebih rendah dari Jatim dan Jabar?" tuturnya.
Azis lantas mencontohkan UMK di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), sekitar Rp4 juta. Sedangkan Kota Semarang hanya Rp2,498 juta. Padahal dua-duanya merupakan Ibu Kota Provinsi.
"Harus ada perbaikan. Supaya tidak ada disparitas yang sangat njomplang dengan provinsi terdekat," tandasnya, melansir Tribun Jateng.