Dorong Sinergi dengan Perusahaan, Pemkab Blora Adakan Musrenbang CSR
Kegiatan Musrenbang CSR yang diadakan oleh Pemkab Blora. Sumber: blorakab.go.id
Blora, Pos Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, Rabu (23/3). Kegiatan ini diadakan untuk menyusun kelembagaan dan usulan program penyaluran corporate social responsibility (CSR).
Seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi maupun berdiri di Blora diundang dalam forum ini. Total ada 75 undangan yang disebar, dan semuanya turut hadir. Mereka ialah Exxon Mobil Cepu, Pertamina, Ademos Indonesia, PT GMM, perusahaan perbankan, BUMN, BUMD, hingga lembaga penyalur zakat, serta Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para tokoh.
“Alhamdulillah atas arahan Pak Bupati, hari ini Pemkab Blora bisa melaksanakan Musrenbang CSR untuk pertama kalinya. Dari 75 undangan yang kita sebar, semuanya hadir untuk mengikuti acara ini. Hal ini menandakan bahwa seluruh perusahaan di Kabupaten Blora, baik plat merah maupun swasta berkomitmen untuk sesarengan bangun Blora,” terang Kepala Bappeda, A. Mahbub Djunaidi seperti dikutip dari blorakab.go.id.
Bupati Blora, Arief Rohman pun hadir dalam acara ini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih sekaligus mengajak perusahaan-perusahaan di atas bersama-sama membangun Blora.
“Mungkin ini hal baru di Blora. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Kami sadar, tugas pembangunan di Kabupaten Blora ini sangatlah banyak dan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Pemkab. Oleh sebab itu kami ajak teman-teman perusahaan yang ada di Blora untuk sesarengan bangun Blora, bergandengan tangan membantu masyarakat,” ucapnya.
Arief menambahkan, sesuai regulasi yang berlaku, setiap perusahaan atau badan usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitarnya. Pihaknya berharap, program tersebut bisa didata dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ada. Pasalnya, selama ini penyaluran CSR masih dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan, yang terkadang sasarannya tumpang tindih dengan sasaran program pembangunan pemerintah.
"Ke depan kita ingin lebih tertata, indikatornya jelas, dan sasarannya tepat. Jika semula forum CSR diketuai Sekda, maka nanti akan kita ubah. Ketuanya kita serahkan kepada forum perusahaan yang ada. Sedangkan unsur pemerintah daerah hanya sebagai penyaji data dan pencatat atau sekretariatnya, yang dalam hal ini Bappeda,” tandasnya.
Dari forum ini, Arief berharap CSR bisa disalurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan, bantuan untuk kaum disabilitas, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program lainnya.