Di Balik Laku Elite ke Tambak Lorok

Semarang - Kampung Bahari Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan petahana saat debat kedua kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, mulanya.

Joko Widodo (Jokowi) kala itu menyatakan, mendatangi Tambak Lorok tengah malam secara inkognito. Dia datang bersama sopir.

Tak mau kalah. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, juga mendatanginya, 20 Februari 2019. Giliran Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, yang akan datang, hari ini (Rabu, 27/2).

Di balik laku para elite, sejumlah warga utara Semarang itu tengah menanti putusan Mahkamah Agung (MA). Diregistrasi sepekan lalu. Langkah hukum dilakukan, karena keberatan dengan nilai ganti rugi proyek pemerintah.

Achmadi Muhadi, salah satu penggugat. Dia keberatan lahannya dihargai Rp850 ribu per meter. "Tanah saya sudah memiliki SHM (sertifikat hak milik)," ujarnya, baru-baru ini.

Baca: Tolak Konsinyasi, Warga Tambaklorok Ajukan Kasasi

Dirinya memiliki bangunan seluas 5,5x14 meter. Tim menilai menghargai Rp264 juta. Angka tersebut dianggap lebih rendah dari nilai yang diberikan ke tetangganya.

"Seharusnya Rp350 juta, biar saya bisa beli lahan lagi yang setimpal," ucap Achmadi. Harga tanah di Kota Semarang cukup tinggi. Semeter dihargai Rp1,5 juta untuk lahan di pinggiran "Kota Lumpia".

Lain lagi dengan Subur. Nelayan Tambak Lorok ini mengeluhkan ketiadaan pemecah ombak di dermaga. Dus, beberapa kapal yang bersandar hancur dihantam gelombang saat musim ombak.

"Sudah ada tiga kapal yang hancur," ungkap dia. Para nelayan terpaksa bergantian berjaga, agar kapal tak rusak terhantam ombak.

Dirinya pun belum lama membeli perahu. Harganya Rp45 juta. Sudah termasuk mesin. "Hasil utang bank," katanya.

Subur menerangkan, permintaan pemecah ombak telah berulang kali disampaikan nelayan saat elite dari Jakarta atau daerah bertandang. Termasuk kepada Jokowi.

Usul tinggal usul. Sampai kini aspirasi nelayan belum jua terealisasi.