Cegah Meluasnya Abrasi Pantai Bondo, Pemkab Jepara Bangun Tanggul Darurat
Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta, saat memantau dampak abrasi Pantai Bando. Sumber: jepara.go.id
Jepara, Pos Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara membangun tanggul darurat untuk mencegah meluasnya abrasi yang terjadi di Pantai Bondo. Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan, tanggul ini berfungsi untuk menghalau air laut agar tidak masuk ke sawah warga.
“Kita akan datangkan alat berat untuk membangun tanggul darurat yang akan menghalau abrasi yang lebih parah. Namun saya minta kerja sama dari pihak desa dan masyarakat untuk ikut bergotong-royong membangun tanggul ini,” ujar Edy saat meninjau lokasi persawahan warga yang terdampak abrasi Pantai Bondo di Blok Kropak, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Senin (17/10).
Edy menambahkan, dirinya juga akan menghubungi pihak pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B (PLTU TJB) agar turut membantu menyelesaikan permasalahan abraasi yang dihadapi para petani atau warga di Desa Bondo tersebut.
“Abrasi air laut sudah naik ke lahan persawahan. Tanggul bocor sepanjang 200 meter serta 1,5 kilometer sawah sudah terendam air laut,” sebutnya saat menjelaskan tingkat keparahan abrasi.
Edy pun berharap, permasalahan abrasi ini segera tertangani. Sehingga air laut tidak sampai mencemari sumur-sumur warga atau memasuki rumah mereka, mengingat letaknya yang cukup dekat dengan kawasan pemukiman.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar mengatakan, rencananya tanggul tersebut akan terbuat dari bambu panjang yang ditancapkan berjejer di tepi pantai dengan alat berat. Kemudian, pihaknya juga akan memanfatkan material di sekitar lokasi seperti pasir untuk dimasukkan ke dalam sak, dan ditata memanjang sebagai tanggul atau penahan ombak.
“Kita rencanakan 2 minggu ke depan, karena saat ini ada bersih sungai,” jelas Ary seperti dikutip dari jepara.go.id.
Lebih jauh lagi, Ary menambahkan, untuk rencana jangka panjang, memang lokasi tersebut membutuhkan pemecah gelombang. Namun, berhubung ini merupakan proyek besar, harus direncanakan dan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam program pembangunan jangka panjang.
“Karena dananya besar dan harus melalui paket proyek. Kalau tahun ini belum bisa, kemungkinan tahun 2024,” tandasnya.