Apeksi Keberatan Daerah Tanggung Gaji PPPK

Semarang - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibebankan ke daerah. Kemampuan anggaran berbeda, alasannya.

"Kita sangat berharap PPPK ini bisa sama dengan ASN (aparatur sipil negara). Ditransfer dari keuangan pusat," ujar Ketua Umum Apeksi, Airin Rachmi Diany, Jumat (29/3).

Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil pertemuan Apeksi Komisariat Wilayah (Komwil) III di Kota Semarang. Ada empat rekomendasi yang diputuskan. Seluruhnya akan disampaikan ke Presiden.

Apeksi turut mendorong penyempurnaan dan integrasi implementasi pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) dengan proses di daerah. Lalu, penyempurnaan mekanisme rujukan BPJS dan peninjauan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

"Kami harap ada dana bagi hasil pajak. Ada peningkatan, karena kendaraan berputarnya di perkotaan. Sedangkan kota butuh anggaran," ujar Wali Kota Tangerang Selatan ini.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menambahkan, pertemuan turut membahas transportasi dalam jaringan (daring). Eksistensinya menimbulkan persoalan anyar, selain meningkatkan perkenonomian. Kepadatan jalan bertambah lantaran pengemudi signifikan.

"Kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita mencari solusi. Itu, juga menjadi kebutuhan warga, tetapi juga ada yang kurang," tandasnya.