Akademisi Desak KPU Diaudit
Logo Komisi Pemilihan Umum.
Jakarta - Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Ismail Rumadan, menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu diaudit.
Pasalnya, anggaran besar tak berbanding lurus dengan pelaksanaan "demokrasi prosedural".
"Anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup besar. Kurang lebih Rp25 triliun sekian. Sehingga, harapannya KPU melaksanakan pemilu ini penuh tanggung jawab," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/4).
Menurut dia, ada beberapa persoalan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Persiapan logistik, data pemilih, hingga perhitungan suara, misalnya.
"Mestinya dana yang begitu besar, itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar," ucapnya.
Ismail pun prihatin atas meninggalnya 225 petugas pemilu. Dirinya meminta KPU dan pemerintah menyikapi serius permasalahan tersebut.
"Karena mereka di bawah yang menjadi korban ini, mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi," tandasnya.