18% Warganya Hidup Miskin, Pemkab Kulon Progo: Mereka Suka Hidup Sederhana
Ilustrasi segregasi pembangunan. Foto: unsplash.com
Kulon Progo, Pos Jateng - Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah termiskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2021. Angka kemiskinan Kulon Progo mencapai 81.140 jiwa, atau sekitar 18,38% warganya hidup miskin.
Menanggapi data tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengklaim warganya cenderung hidup sederhana daripada belanja berlebihan. Jika indikator yang digunakan untuk acuan masih mengunakan data dari BPS, maka kemiskinan di Kulon Progo akan tetap tertinggi.
"Hal ini sudah menggambarkan masyarakat Kulon Progo lebih memilih hidup sederhana dibandingkan masyarakat Kota Yogyakarta. Mereka dikatakan miskin tidak mempersoalkannya. Mereka makan nasi dan puasa sudah biasa," ucap Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara, Minggu (26/12).
Menurut Astungkara, tingginya kemiskinan di Kulon Progo juga akibat pola pikir masyarakat yang lebih mudah dikatakan miskin daripada mampu. Dia mencontohkan dengan masih banyaknya warga meminta iuran BPJS Kesehatan dibiayai pemkab.
"Artinya, masyarakat lebih memilih dilabeli miskin. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu pilihan masyarakat," dalihnya.
Pemerintah DIY sempat meminta Pemkab Kulon Progo menurunkan angka kemiskinan dengan target 3%. Dia menerangkan target tersebut berat dan sulit terealisasi.
Dia mengklaim, angka kemiskinan di Kulon Progo sempat ditekan imbas proyek pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Namun, hanya menyusut di wilayah terdampak, yakni Kecamatan Temon.
Saat ini, kemiskinan terbesar terjadi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Kilahnya, sumber daya alam (SDA) setempat terbatas.
"Untuk itu, kami mencoba menciptakan wisata. Tapi, kalau indikatornya masih seperti sekarang, disurvei tetap sama. Artinya, bantuan pangan nontunai (BPNT) hingga bantuan sosial tunai (BST) bisa menyebabkan penurunan drastis, tapi masyarakat tidak mau," tuturnya.
Hal tersebut juga menjadi dasar Pemkab Kulon Progo tidak melakukan program terobosan dalam penanganan kemiskinan. Kebijakannya masih serupa dari tahun-tahun sebelumnya.
"Yakni penanganan kemiskinan dengan program pendekatan kewilayahan, penumbuhan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang dilakukan bappeda sekarang, yakni memetakan kemiskinan setiap desa," katanya.