Pemkab Klaten membentuk tim khusus untuk menangani masalah tambang ilegal di wilayahnya.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klaten akan mulai beroperasi pada Desember 2022 dengan 140 jenis layanan dari 25 instansi publik.

DPMPTSP Klaten terus mendorong pemulihan iklim investasi pascapandemi Covid-19, salah satunya dengan menggelar forum bisnis.

Pemkab Klaten melakukan audiensi dan sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).