Wacana Aklamasi di Munas, Pengamat: Golkar Bukan Partai Dinasti
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat berjabat tangan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta/Foto: Antara.
JAKARTA-Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar awal Desember 2019 mendatang, pihak Airlangga Hartarto disebut sedang mengupayakan agar ketua umum partai berlambang beringin itu dipilih secara aklamasi dan hanya ada calon tunggal.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Munas, maka Golkar ini tidak mencerminkan dirinya sebagai partai yang demokratis atau demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.
"Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Menurut Pangi, mestinya Munas menjadi momentum untuk memunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka, bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.
"Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti" jelas Pangi.
Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.
Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.
"Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa," ujar Pangi.
Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.
"Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar," katanya.