Tanggapan Rektor-Rektor soal Debat Capres di Kampus
Gedung Pusat Universitas Gadjah Madah (UGM). (Foto: ugm.ac.id)
Semarang - Perguruan tinggi negeri (PTN) di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbeda sikap soal wacana debat calon Presiden (capres) di kampus. Sebagian sepakat, ada pula yang keberatan.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Panut Mulyono, misalnya. Dia tak mempersoalkan wacana yang digaungkan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut.
"Tidak masalah, asal itu diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) bersama dengan kampus, dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ujarnya, sebagaimana dilaporkan detik.com, Senin (22/10).
Syarat lain darinya, kedua pasangan kandidat hadir menyampaikan visi-misi dan kegiatan digelar terbuka. "Saya senang dengan hal itu," ungkapnya.
Sementara Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ravik Karsidi, menilai, usul tersebut bakal menyulitkan pihak kampus. Dia menganggap kandidat merupakan atribut, sehingga kampus dikhawatirkan tak bersih politik praktis.
"Ini menyulitkan kampus, kan?" tanyanya pada kesempatan terpisah. Ravik juga mengkhawatirkan pendukung masing-masing kandidat yang hadir bakal membawa berbagai atribut kampanye.
"Kecuali, KPU membuat petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas. Ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan," terangnya.
Senada dengan Ravik, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Suwarto, menilai, perlu regulasi agar debat capres bisa diadakan di kampus.
Misalnya, menjunjung tinggi prinsip ilmiah yang objektif, audiens merupakan akademisi. "Bukan partisan atau tim sukses," tegasnya.
Meski begitu, Suwarto mendukung wacana tersebut. "Silakan berdebat di kampus untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja yang terukur dan realistis," tandas dia.