Pemerintah minta proyek SUTET di Kanci Cirebon terus jalan
Ilustrasi. Foto Antara/Umarul Faruq
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta pembangunan tower 6 untuk salura udara tegangan esktra tinggi (SUTET) di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), harus terus berjalan. Proyek sempat terkendala imbas tuntutan kompensasi dari warga sekitar yang tidak sesuai regulasi.
Kendala tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat lantaran bisa menganggu berjalannya proyek strategis nasional (PSN). Karena itu, beberapa pejabat teras Kemenko Polhukam mengunjungi lokasi pembangunan.
"Ini proyek besar karena untuk listrik Jawa, Bali, dan Madura. Makanya, ketika ada masalah, kami (Kemenko Polhukam) ikut turun. Kalau hanya lokal, kami enggak bakal turun," ujar Staf Ahli Kemenko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Agung Makbul, Jumat (4/12).
Dirinya menerangkan, ini merupakan kedua kalinya Kemenko Polhukam datang ke "Kota Udang" untuk memastikan perkembangan pembangunan tower 6, jaringan listrik yang menghubungkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2 dan Gardu Induk Mandirancan.
Rombongan Kemenko Polhukam terlebih dulu mengadakan rapat di Kantor Bupati saat tiba di Cirebon. Lalu meninjau langsung lokasi pembangunan.
Agung menilai, ada perkembangan yang cukup bagus dalam proyek tersebut. Bahkan, rombongan meninjau langsung lokasi pembangunan sekalipun sedang hujan besar.
"Saat di kantor bupati, memang sudah dijelaskan bahwa tower 6 sudah mulai dibangun. Tapi, kami mau lihat langsung. Walaupun tadi hujan besar, kami tetap ke lokasi," kata Agung. Dia ke Cirebon bersama Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, Laksda TNI Yusuf.
Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, menurutnya, banyak sekali perkembangan. Meski demikian, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon diharapkan terus membantu demi kelancaran pembangunan, apalagi sudah melewati jadwal yang ditetapkan.
"Untuk saat ini, ditargetkan Desember selesai. Tapi, mudah-mudahan lebih cepat," ujar Agung.
Sementara itu, Stakeholder Relation Manager PT Cirebon Power, Petrus Sihono, menyatakan, kedatangan staf ahli Kemenko Polhukam untuk melihat perkembangan pembangunan menara, yang kini mencapai sekitar 30 persen. Ditargetkan rampung bulan ini.
"Pembangunan sudah 30%. Mohon doa dan dukungan seluruh pihak agar prosesnya lancar,” ucapnya.
Dia menambahkan, pihaknya meminta bantuan dan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan Forkopimda demi kelancaran seluruh tahapan pembangunan PLTU Cirebon 2 berkapasitas 1.000 megawatt (MW).
Dalam dialog, pemerintah pusat ingin pembangunan segera diselesaikan. "Kemenko Polhukam juga meminta aparat setempat memastikan proyek ini bisa berjalan dengan baik," tandasnya.