Pemda Diminta Bangun Posko Covid-19 Tingkat Kelurahan

Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah memaksimalkan pembentukan posko-posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan/desa.

“Dimohon kepada seluruh provinsi untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko sehingga pelaksanaan PPKM Mikro dapat berjalan dengan efektif,” ungkap Wiku dalam keterangan tertulis di covid19.go.id, Rabu (30/6).

Wiku mengatakan perkembangan pembentukan posko yang lambat di provinsi yang menjadi penyumbang pasien terbanyak, seperti DKI, Jawa Barat,  Jawa Tengah, dan Jawa Timur tidak dapat ditoleransi lagi. Ia menegaskan pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan poskolah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif.

Wiku memberi contoh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60% kelurahannya yang sudah membentuk posko. Penambahan rata-rata mingguannya juga tidak lebih dari 1% pada 8 minggu terakhir. Hal ini menyebabkan masih adanya sekitar 50-60% kelurahan di tiga provinsi ini yang belum membentuk posko.

Dilansir dari laman covid19.go.id, hanya DKI yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko. Peningkatan tersebut dikejar DKI pada satu minggu terakhir dengan kenaikan hingga 38%, sehingga pembentukan posko di DKI Jakarta sudah mencapai 100%.

“Dimohon kepada seluruh provinsi ini untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko sehingga pelaksanaan PPKM Mikro dapat berjalan dengan efektif,” ungkap Wiku.