Megawati Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, DPR: Berpotensi Politisasi Riset
Presiden Joko Widodo. Dokumentasi Setpres
Jakarta, Pos Jateng - Komisi VII DPR RI menilai pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sangat dipaksakan. Pelantikan Ketua Umum PDI P tersebut juga berpotensi menimbulkan politisasi riset.
"Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP ini," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (13/10).
Mulyanto menyampaikan, para ahli meminta agar tidak terjadi politisasi riset di dalam BRIN dengan mengangkat dewan pengarah yang secara ex-officio diangkat dari Dewan Pengarah BPIP.
"Jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8 September 2021 menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya," ungkapnya.
Apalagi, lanjut Mulyanto, peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index Tahun 2021 (GII) semakin merosot.
"Bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek kelembagaan (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Kita hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan ASEAN," terangnya.
Ia kemudian menyinggung tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (eks BATAN) serta keantariksaan (eks LAPAN).
"Saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik. Saya khawatir pembangunan riset dan inovasi nasional semakin merosot," pungkasnya.