KPK Ungkap Kebocoran Anggaran, Klaim Jokowi Bersih Diragukan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, nyaris Rp2.000 triliun uang negara bocor. Sehingga, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekadar Rp2.439 triliun. Seharusnya Rp4.000 triliun.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menilai, fakta tersebut mementahkan argumen pemerintah sebelumnya. Meragukan adanya kebocoran.
"Sekarang kita pertanyakan Jokowi, bersihnya di mana? Kalau Jokowi bersih, tidak mungkin terjadi kebocoran anggaran sampai 40 persen," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/4).
Menurut dia, apa yang disampaikan komisi antirasuah bukan perkara anyar. "Tetapi, Jokowi, kan, merasa kabinetnya, kabinet bersih," cibirnya.
Karenanya, Demokrat meminta pemerintah mengelola uang rakyat dengan hati-hati. Sehingga, bisa optimal dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat.
Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, sebelumnya mengatakan, APBN seharusnya mencapai Rp4.000 triliun. Lantaran ada kebocoran, faktanya sekitar Rp2.000-an triliun. Data merujuk hasil riset Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK.
Dirinya menilai, penerapan inovasi dalam jaringan (daring) bisa mencegah kebocoran anggaran. Sejumlah daerah telah menerapkannya dalam memantau pendapatan asli daerah (PAD). Dari hiburan, parkir, hotel, dan restoran, misalnya.