Komisi IV DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Kenaikan Rutin Pangan Jelang Ramadan

Nasional, Pos Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah membuat solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait kenaikan sejumlah komoditas pangan yang rutin terjadi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menjelaskan, kenaikan harga biasanya terjadi pada komoditas pangan seperti  tahu, tempe, minyak goreng, daging sapi, cabai, bawang dan daging ayam. Kenaikan harga yang rutin tiap tahunnya seolah menunjukkan pemerintah tidak ada solusi atas hal tersebut.

"Menjelang puasa dan lebaran, solusi jangka pendek sangat penting segera diberikan agar pangan kita tetap terjangkau dan yang paling penting ada stoknya," ujar Akmal dalam keterangannya, Selasa (8/3).

Akmal mengatakan, saat ini kenaikan sejumlah komoditas pangan terjadi akibat pandemi hingga konflik Rusia-Ukraina. Semestinya, Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar bisa berperan sebagai pengendali stok dan harga pangan.

“Namun sebaliknya, Indonesia terombang-ambing dengan situasi dunia yang sangat sensitif terhadap stok dan harga pangan," katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah juga segera membuat rekomendasi penyelesaian jangka panjang. Akmal menyebut, solusi jangka panjang berkaitan pangan yaitu dengan memberikan kepastian akan keseimbangan pertumbuhan produksi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi secara nasional.

Kebijakan pemerintah memperketat impor dan peningkatan jumlah produksi yang menyeimbangkan antara permintaan dan ketersediaan juga mesti diperkuat.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pangan dalam negeri," tuturnya.

Sementara untuk solusi jangka pendek, selain operasi pasar, pemerintah perlu membuat aturan HET (Harga Eceran Tertinggi) ketat yang merupakan subsidi harga untuk masyarakat tertentu dengan kemampuan daya beli rendah.

Pemerintah mesti mendengar aspirasi dari peternak, petani, petambak budidaya ikan dan para pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga pangan.

“Artinya, persoalan pangan strategis ini tidak kalah penting dan mendesaknya dengan persoalan minyak dan gas bumi. Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.