Klaster Sekolah Bermunculan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang PTM

Klaster Sekolah Bermunculan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang PTM Ilustrasi PTM terbatas. Foto: dokumentasi Disdik DKI Jakarta

Jakarta, Pos Jateng - Anggota Komisi IX, DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengkaji ulang pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas usai kasus Covid-19 pada anak sekolah bermunculan. Bahkan di berbagai daerah penularan Covid-19 sudah menjadi klaster, seperti yang terjadi di Purbalingga Jawa Tengah.

"Pemerintah harus segera lakukan langkah antisipasi agar kasus Covid-19 pada anak tidak terus meningkat,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (28/9).

Netty menyampaikan, PTM riskan untuk digelar karena masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar. Ia mencatat baru 59% sekolah yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka.

"Masih banyak sekolah yang belum memenuhi aspek kesiapan PTM, seperti, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah. Baru 59% sekolah  yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka,” katanya.

Apalagi, lanjut Netty, vaksinasi anak usia 12-17 tahun baru terealisasi 12,7% untuk dosis pertama dan 8,8% dosis untuk dosis 2 dari target 26 juta.

"Realisasi vaksinasi bagi anak 12 hingga 17 tahun masih rendah per 23 September 2021. Artinya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksin,” ungkapnya.

Ia meminta pemerintah jangan euforia berlebihan terhadap penurunan kasus. Ia mengingatkan jangan sampai gelombang ketiga muncul akibat kebijakan tersebut.

"Antisipasi suasana euforia masyarakat. Lakukan upaya maksimal agar tidak membuka ruang bagi  munculnya gelombang ketiga. Apalagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan masukan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dalam mengkaji kebijakan PTM.

“Pemerintah seharusnya mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan  PTM. Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang  memahami betul kondisi lapangan," pungkasnya.