Ketua DPR RI Minta Pemerintah Cegah Kebocoran Data Pribadi saat Vaksinasi

Jakarta, Pos Jateng – Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah mencegah potensi kebocoran data pribadi warga saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Puan mengatakan, segala prosedur teknis vaksinasi yang berpotensi menjadi celah bagi kebocoran data pribadi warga harus dicegah.

"Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Puan, dilansir dari laman dpr.go.id.

Puan menyampaikan, bukan hal yang baru jika data pribadi seperti e-KTP disalahgunakan oknum yang tak bertanggungjawab untuk tindak pidana, seperti pinjaman online fiktif atau pembobolan rekening bank.

“Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut,” sambung politisi PDIP itu.

Puan menegaskan, jika yang dibutuhkan dari e-KTP warga hanyalah validasi data pribadi sebagai calon peserta vaksinasi, seharusnya warga hanya diminta menunjukkan e-KTP asli saja.

“Petugas di lapangan kan tinggal memasukkan data pribadi dari e-KTP asli warga ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Kalau terverifikasi berarti datanya valid dan boleh divaksin,” tegasnya.

Cucu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ini meminta para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan bukti fisik tersebut.

“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga,” pungkas Puan.