Jokowi Respons Gugatan Eropa ke WTO Soal Nikel
Presiden RI, Joko Widodo. Foto: reuters.com
Jakarta, Pos Jateng – Presiden RI Joko Widodo menegaskan akan tetap melanjutkan pelarangan ekspor bahan mentah, seperti nikel hingga bauksit meski digugat oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
"Meskipun kita digugat di WTO, nggak masalah. Saya sampaikan di G20 kemarin di Uni EU (European Union), kita ini tidak ingin mengganggu produksi mereka kok, kita ini terbuka tidak tertutup," ujar Jokowi dalam sambutan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (24/11).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, jika Eropa menginginkan dan membutuhkan nikel dari Indonesia, agar pihak-pihak yang bersangkutan untuk membangun industrinya di Indonesia. Tujuannya, agar para industri yang membangun pabriknya di Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan.
"Kalau ingin nikel silahkan, tapi bawa pabriknya ke Indonesia, bawa teknologinya ke Indonesia, dikerjakan tidak sampai barang jadi nggak masalah, barang jadi nggak masalah, mobilnya dikerjakan di sana silahkan," tuturnya.
Jokowi mengungkap, pemerintah sudah berencana kembali melarang ekspor raw material secara bertahap. Setelah nikel, pemerintah akan melarang ekspor bauksit, timah, hingga tembaga. Pelarangan ekspor itu harus dihitung dan dikalkulasi untuk mengantisipasi dampaknya.
"Mungkin tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi hitung-hitungan bisa setop tembaga, tahun depannya lagi setop timah. Kita ingin agar bahan-bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi," ucapnya.
Penyetopan ini kata Jokowi, menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk Indonesia, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.
Dari penyetopan ekspor nikel, potensi penyerapan nilai tambah Indonesia tahun ini mencapai US$ 20 miliar, lebih tinggi dibanding 3-4 tahun lalu yang mencapai US$ 1,1 miliar. Adapun bauksit, Jokowi memproyeksi nilai tambah yang dihasilkan mencapai US$ 20 miliar hingg US$ 30 miliar.
"Tidak boleh lagi yang namanya kita mengekspor bahan mentah, raw material. Ini stop, sudah stop," tandas Jokowi.