Jembatan Suramadu Gratis, Pemerintah Bantah Politis
Jembatan Suramadu. (Foto: pu.go.id)
Yogyakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, menegaskan, digratiskannya Jembatan Suramadu tak terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 atau bermuatan politis. Namun, menjadi penyebab ketimpangan.
"Faktanya itu, adalah ketimpangan Madura dengan Jawa Timur yang lain sangat tinggi," ujarnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (1/11). Jembatan Suramadu menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa melalui Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
Praktikno lantas menerangkan, kemiskinan di Surabaya sekitar empat persen. Begitu pula daerah lain di Jatim yang angkanya di bawah enam persen. Sementara di Pulau Madura, rata-rata lebih dari 20 persen.
"Itulah yang direspons, dicari tahu apa yang sebabnya. Ya, banyak faktor. Tapi, salah satu faktornya, adalah kemahalan logistik yang memang sangat signifikan. Sampai (hasil) kebun tebu di Madura saja tidak kompetitif untuk dibawa ke pabrik gula di Sidoarjo," urainya.
Atas dasar itu, sambung mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurunkan tarif tol 50 persen pada 2016. Tetapi, belum efektif.
"Jadi enggak ada sesuatu (atas keputusan pemerintah pusat menggratiskan tol Jembatan Suramadu). Masa untuk masyarakat Madura yang begitu tertinggal, kita enggak mendukung? Ya, anehlah," tuntas Pratikno.