Jateng Jadi Contoh Penerapan 'Good Governance'
Kantor Gubernur Jateng. (Foto: sangpencerah.id)
Semarang - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadikan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai contoh tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bagi daerah lain.
Untuk itu, kata Konsultan BPKP, Alvin Soleh, pihaknya akan membuat buku praktik terbaik tata kelola pemerintahan yang baik. Di dalamnya memuat implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
"Buku ini nantinya ditujukan untuk meningkatkan SPIP dan APIP di seluruh daerah di Indonesia menjadi level sempurna, yakni level tiga," ujarnya saat wawancara dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, melalui konferensi video, Kota Semarang, Kamis (27/12).
Selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, buku juga memuat 14 instansi lain yang menerapkan good governance. "Baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang kami nilai terbaik dan dapat menjadi panutan," jelasnya.
Rencananya, buku dicetak 650 eksemplar dalam bahasa Indonesia dan Inggris serta dibagikan ke kementerian, lembaga, dan kepala daerah se-Indonesia. Ada pula video rekaman masing-masing narasumber.
"Dengan buku dan video ini, harapannya semua daerah yang belum mencapai level tiga dapat belajar dengan mudah langsung dari pemimpin-pemimpin yang sukses menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
BPKP menargetkan jumlah daerah yang mencapai level tiga sebanyak 85 persen pada 2019. "Saat ini baru 20 persen," terang dia.
Tips Ganjar
Dalam wawancara, Alvin menanyakan beberapa hal ke Ganjar. Rencana pembangunan Jateng, kiat-kiat mewujudkan pemerintahan yang baik, kendala dan risiko yang terjadi, hingga tips.
Menurut Ganjar, bukan perkara mudah menerapkan good governance di Jateng. Ada proses panjang yang dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi dan masyarakat.
"Saya dan Wagub hanya memberikan contoh, mengawasi, memberikan regulasi, dan memberikan reward and punishment saja, agar apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai rencana," bebernya.
"Yang menjalankan, ya, organisasi perangkat daerah (OPD) kami dengan pendampingan BPKP, dan pengawasan Inspektorat, serta masyarakat," imbuh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Saat kali pertama menjadi kepala daerah, ungkap dia, belajar dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani, soal good governance, tata kelola keuangan, dan sistem. Diharapkan daerah lain menirunya.
Di sisi lain, Ganjar mengapresiasi langkah BPKP untuk menyusun buku panduan tersebut. "Untuk dijadikan contoh kepada daerah lain di Indonesia dan dijadikan sebagai buku panduan," tuntasnya.