DPR Minta Pemerintah Bentuk Dirjen Khusus Awasi Hukum Pertambangan
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Foto: dpr.go.id
Nasional, Pos Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah membentuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum di Kementerian ESDM. Dirjen tersebut berguna melaksanakan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengatakan, lemahnya penegakan hukum diduga menjadi penyebab maraknya penyimpangan izin pertambangan di tanah air. Akibatnya, selain merebak masalah keamanan dan kerusakan lingkungan, juga mengakibatkan kebocoran penerimaan negara.
“Ini penting dan mendesak karena ditengarai akhir-akhir ini marak ditemukan tambang illegal dan munculnya konflik horizontal masyarakat terkait tambang," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (21/2).
Mulyanto menjelaskan, direktorat baru ini nantinya akan memantau pelaksanaan kegiatan tambang agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan mengevaluasi kegiatan penambangan.
Melalui Dirjen ini pula dapat dikoordinasikan secara lebih efektif pemberian sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana kepada para penambang yang tidak menjalankan perizinan dengan baik.
Dalam pandangannya, sering ditemukan disparitas penegakan hukum antartambang yang satu dengan tambang lainnya, sehingga mencerminkan lemahnya koordinasi penegakan hukum oleh aparat di lapangan. Contohnya pada kasus tambang di Desa Wadas, Jawa Tengah dan tambang di Moutong, Sulawesi Tengah. Pada kasus-kasus ini aparat terkesan represif dan intimidatif.
Sementara pada kasus tambang di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menewaskan satu orang advokat, terkesan ditangani secara dingin oleh aparat.
"Akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan lingkungannya," katanya.
Menurutnya, aparat penegak hukum dan Kementerian ESDM baik di level pusat maupun daerah mesti solid dalam menangani persoalan tambang di tanah air. Sehingga, tidak ada disparitas penegakan hukum dan aparat yang terkesan memihak.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kepahaman yang sama dan soliditas yang tinggi dalam bertindak serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum di lapangan," tegasnya.