606 Petugas Pemilu Wafat, Persiapan KPU Dikritik

JAKARTA - Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) mengkritisi persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan "demokrasi prosedural". Sebab, sebanyak 606 petugas pemilihan Umum (pemilu) meninggal dunia. Sekitar 11.239 orang lainnya sakit.

Menurut Pembina LPKAN, Wibisono, KPU tak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Padahal, beban kerja mereka bertambah. Pemilihan presiden (pilpres) dan legislatif (pileg) diadakan serentak.

"Harusnya, ini dapat diterapkan. Guna menjaga kesehatan petugas KPPS," ujarnya dalam diskusi "Mendesak Investigasi Wafatnya Ratusan Petugas Pemilu 2019" di Jakarta, Kamis (16/5).

LPKAN pun mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Guna mengungkap tragedi tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga disoroti. Diminta bersikap netral. Dengan mengumumkan nama-nama korban. Sehingga, publik mengetahui penanganan yang dilakukan.

"Apabila rekomendasi kami diabaikan, LKPAN akan melaporkan ke International Court of Justice (ICJ), International of Human Right Commission (IHRC), dan International Commission of Jurist (ICJ)," ucapnya.

CEO Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI), Wa Ode Nur Intan, juga menyesalkan adanya petugas yang meninggal. Terlebih, sampai kini belum ada kepedulian kontestan pemilu.

"Capres (calon presiden) atau caleg (calon legislatif) seolah tidak peduli pada masalah terkait meninggalnya petugas," katanya pada kesempatan sama. Langkah konkret para kandidat terhadap para keluarga korban pun takterlihat.

APDI kemudian mempertanyakan penyebab kematian para petugas pemilu. Khususnya setelah adanya temuan sakit yang diderita berlangsung tiba-tiba.

"Kita tidak menuduh. Cuma mempertanyakan. Kami tidak peduli siapa pun yang jadi presiden," tegas dia.

Setali tiga uang. APDI mendesak pemerintah membentuk tim investigasi. Untuk mengungkap misteri kematian petugas KPPS. Juga mendorong pelayanan kesehatan bagi petugas yang masih dirawat.

Di sisi lain, Intan mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pendataan terkait petugas yang wafat dan sakit. Termasuk berdialog dengan keluarga untuk meminta kesediaan dilakukannya autopsi forensik.

"Belum ada lembaga resmi yang merilis data siapa, di mana, dan kenapa meninggal. Dua ratus tiga puluh dua data sudah masuk detail kematian. Beberapa sudah ada yang bersedia (autopsi forensik, red), tapi belum bisa kita buka," tandasnya.