Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi B Kabupaten Pati Sukarno, menggungkapkan hasil penilaian keuangan di Pemkab Pati yang masih buruk. Hal itu menyusul dari penilaian Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan untuk presentasi penyerapan anggaran.

Di mana, dari hasil penilaian untuk penyerapan anggaran rata-rata dariKementerian Keuangan kepada Pemkab Pati memperoleh nilai D, sementara untuk nilai A hanya satu,yakni soal penanganan stunting.

Terkait dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Pati, politikusGolkar itu mengaku, kemungkinan hanya prosentase dari anggaran yang sudah di plot ke masing-masing SKPD.Di mana,apabila 95% anggaran dinyatakan tidak ada masalah bakal dianggap WTP.Walaupun sebenarnyanilai dari kegiatan itu, belum mencapai target hasil penilaian Kemenkeu.

WTP itu kan hanya wajar tanpa pengecualian.Terkait dengan yang direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan itu wujudnya ada.Namun seharusnya itu kan ada impact nya, dampaknya bagaimana, termasuk kemanfaatan ke masyarakat, tutur dia.