Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pati Muslihan, yang juga merupakan anggota Komisi A, mengungkapkan, keprihatinan atas kemungkinan penghapusan tenaga honorer di Kabupaten Pati.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Mengingat masih banyaknya tugas-tugas penting yang harus diselesaikan di daerah. Tenaga honorer juga telah lama berkontribusi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal.

Kami sangat prihatin dengan kemungkinan penghapusan tenaga honorer di Kabupaten Pati. Mereka telah berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan menjalankan tugas-tugas krusial yang mendukung pembangunan daerah. Namun, dengan adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk tidak menambah tenaga honorer baru pada tahun sebelumnya, kami memahami bahwa situasinya menjadi rumit, ungkap Muslihan.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati itu berharap, agar pemerintah pusat segera menyampaikan peraturan yang lebih detail terkait masalah ini. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi tenaga honorer yang ada dan memungkinkan mereka untuk tetap berkontribusi secara legal dalam kegiatan pemerintahan.

Proses pengaturan status tenaga honorer bukanlah hal yang mudah dan memerlukan sinergi regulasi antara pihak pusat dan daerah untuk mencapai keputusan yang tepat dan adil bagi semua pihak terkait.